UMP Naik 5,1 Persen, Apindo Gugat Anis. KSPI : Siap Pasang Badan

  • Bagikan
Foto : antara

Newssinergi – Pemprov DKI merevisi nilai UMP naik 5,1 % atau sebesar 225 Ribu, sebelum di revisi kenaikan UMP DKI sebesar 0,85 %. Padahal sebelum wabah pandemi  kenaikan UMP sebesar setiap tahun sebesar 8,6 %. menurut wakil Gubernur  Ahmad riza patria Revisi kenaikan UMP telah di kaji oleh pemerintah pusat dan kementrian tenaga kerja dan pemprov mengupayakan  kenaikan UMP  berasaskan  keadalilan bagi buruh dan pengusaha.

Dalam keterangan tertulis Anis baswedan dengan menaikan UMP DKI akan meningkatkan daya beli masyarakat dengan keputusan ini sangat di apresiasi oleh buruh namun protes keras oleh asosiasi pengusaha Indonesia.

Perubahan UMP naik menjadi 5,1 % sangat membebani para pelaku usaha dan juga melanggar keputusan pusat tentang kenaikan UMP tahun 2022 hanya menaikan sebesar 1.09%, penatapan kenaikan UMP tahun 2022 itu mengacu pada UU NO 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Baca JugaUpdate Gempa NTT M 7,4 : Ratusan Rumah di Selayar Rusak, BNPB Dampingi Para Korban

Awal direvisi nya kenaikan UMP di karenakan adanya aksi demo buruh pada tanggal 29 Nov di Balaikota DKI Jakarta, buruh menutut kenaikan UMP yang telah di tetapkan yaitu dari angka 0.85%. Pada aksi demo buruh di depan balaikota tersebut pak anis baswedan menghampiri para buruh dan akan menjanjikan untuk bernegosiasi ulang dengan pemerintah pusat.

Bentuk negosiasi ini pemprov DKI melayangkan surat tentang usulan kenaikan UMP kepada kementrian ketenagakerjaan. akhirnya seiringnya waktu berjalan pemerintah pada tanggal 18 desember 2021 mengumumkan merevisi kenaikan UMP DKI menjadi 5,1 %.

Revisi kenaikan UMP DKI berdasarkan  data BPS DKI Jakarta dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional di 6 tahun terakhir dengan kenaikan sebesar 8,6%. Data inilah yang menyebabkan Anis baswedan merevisi kenaikan UMP menjadi 5,1%.

Penentuan formula kenaikan UMP telah di atur dalam PP no 36 tahun 2021 yang seharusnya telah di tetapkan

pada pasal 4. UMP ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah wajib berpedoman kepada kebijakan yang telah di buat pemerintah pusat.

pasal 26.Penyesuaian nilai UMP di tetap pada rentan nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada setiap provinsi

Tanggapan dari ketua konfederasi serikat pekerja Indonesia Said iqbal agar revisi kenaikan UMP DKI  bisa di ikuti oleh provinsi daerah lainya. Apa yang di lakukan oleh pemprov DKI atas revisi kenaikan UMP sudah bersarkan kajian. karana tidak semua nya pelaku usaha merugi disaat pandemi ini, dan dia mengatakan  “apa yang dilakukan Gubernur Anies, adalah contoh tidak mengatasnamakan kekuasaan di atas kepentingan rakyat. Tidak mengatasnamakan negara kekuasaan di atas negara hukum,” kata Said dalam keterangan video, Sabtu (19/12/2021). Apabila Apindo melanjutkan gugatannya kami para buruh siap berdemo besar nasional.

Aksi akan dimulai tanggal 22-23 Desember ini, karena akan ada libur panjang, aksi akan dilanjutkan pada 5 Januari dan seterusnya sampai para Gubernur merevisi surat keputusan (SK) Gubernur tentang UMK,” ujar Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021). KSPI dan aliansi buruh Indonesia sangat menyesal dengan adanya tuntutan APINDO kepada pengadilan tata usaha negara. Karana dengan adanya sikap itu akan memantik respon dari para buruh di seluruh daerah dan akan berpotensi aksi demo buruh secara nasional.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *