Moeldoko Tak Paham TWK KPK 'Jangan ke Presiden'

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK, menyindir pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko

Moeldoko Tak Paham TWK KPK 'Jangan ke Presiden'
Foto: Istimewa

Newssinergi - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK, menyindir pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) pernyataan yang dilontarkan Moeldoko, menggambarkan ketidakpahamannya terhadap isu pemberantasan korupsi.

“Moeldoko menyebut, persoalan alih status kepegawaian KPK jangan dilarikan ke Presiden,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada sejumlah awak media, Kamis, 19 Agustus 2021.

Menurut Kurnia, pernyataan tersebut keliru. Rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM mengarah kepada Presiden, dikarenakan KPK melakukan beberapa pelanggaran saat mengadakan TWK.

Berdasarkan Pasal 3 PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Moeldoko, malah mengatakan semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya. Pernyataan ini keliru, Presiden telah mengambil sikap dengan mengatakan Tes Wawasan Kebangsaan tidak serta merta dijadikan dasar memberhentikan 75 pegawai KPK, pada tanggal 17 Mei 2021 lalu.

"Wajar saja, jika dikemudian hari masyarakat meminta Presiden konsisten dengan pernyataan tersebut,” ungkap Kurnia.

ICW merekomendasikan agar saudara Moeldoko membaca terlebih dahulu temuan Ombudsman dan Komnas HAM setelah melihat situasi KPK terkini, baru memberikan komentar.

Pelajari dulu baru berkomentar, jangan terbalik. Sebab seorang pejabat publik harus paham, dan jangan sampai keliru dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.

Moeldoko menyebut sebelumnya, tidak semua persoalan harus diambil alih langsung oleh presiden. 

Sebab kata Moeldoko, dalam struktur organisasi kelembagaan maupun badan, sudah ada pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab.

“Jangan semua permasalahan atau persoalan lari ke presiden. Tugas yang dibawah ngapain,” kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan urusan kepegawaian merupakan wewenang BKN. Menurutnya, BKN sudah memiliki standar dalam menjalankan tugas dibidang kepegawaian.

"BKN sudah memiliki standar dalam menentukan. Sehingga semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya,"ungkapnya. (yy)