Diduga Terlibat Pencucian Uang dan Gratifikasi, Dua Pejabat BPN Ditahan

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Diduga Terlibat Pencucian Uang dan Gratifikasi, Dua Pejabat BPN Ditahan
akil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah) bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri) dan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24-3-2021) terkait dengan penahanan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Foto : ANTARA/HO-Humas KPK

News Sinergi - Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan dua tersangka yang merupakan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional BPN
keduanya diduga telah melakukan pencucian uang (money loundry) dan penerimaan gratifikasi 24/03/2021

Kedua tersangka tersebut adalah (GTU) inspektur wilayah satu kementrian Agraria dan tata ruang juga (SWD) Kabid pertanahan BPN Jawa timur,hal tersebut di sampaikan langsung oleh wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dalam jumpa pers di kantor KPK Jakarta.

GTU diduga telah menyetujui pemberian HGU pada para pemohon dengan membentuk kepanitian khusus dan menerima sejumlah uang tunai dari para pemohon hak atas tanah, dan untuk menyamarkan hasil perbuatannya tersangka menyetorkan ke rekening atas nama pribadi juga keluarganya dengan nominal 27 miliar.

"Penerimaan sejumlah uang tersebut kemudian diduga disetorkan oleh GTU ke beberapa rekening bank atas nama pribadi miliknya dan anggota keluarga yang jumlahnya sekitar Rp27 miliar," ujar Lili.

Untuk tersangka SWD sendiri di amankan setelah ditemukan slip setoran Bank ke GTU yang di duga hasil jual tanah fiktif sebesar 1,6 miliar.

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 dan menjerat keduanya dengan Pasal 12B Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. (slh/rzk)